BongkarWaJo.id – Wajo, 15 Mei 2025 – Di tengah sorotan publik terhadap efektivitas kinerja pemerintahan daerah, sebagian pegawai kontrak di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wajo justru dihadapkan pada kenyataan pahit: gaji mereka hingga pertengahan Mei 2025 belum juga dibayarkan. Kondisi ini menimbulkan gelombang keresahan, terutama karena para pegawai kontrak tetap aktif menjalankan tugasnya setiap hari—bahkan sering kali bekerja lebih disiplin dibandingkan ASN yang bergaji dan bertunjangan penuh.
“Kami bekerja penuh tanggung jawab, masuk tiap hari, patuh pada aturan. Tapi hak kami tak kunjung dibayarkan. Apakah karena kami bukan ASN, maka kami dianggap bisa diperlakukan seenaknya?” ujar salah satu pegawai kontrak yang meminta identitasnya dirahasiakan karena takut ada tekanan balik.
Lebih memprihatinkan, gaji yang ditahan ini menyangkut kebutuhan dasar kehidupan. Banyak pegawai kontrak yang bergantung pada penghasilan bulanan tersebut untuk biaya makan, transportasi, bahkan kebutuhan anak-anak mereka. Sementara itu, ASN yang kerap kali tidak menunjukkan kedisiplinan tetap menikmati stabilitas finansial tanpa hambatan.
Ketua LSM Wajo Anti Corruption (WAC), Andi Arbina Sakti, turut mengecam keras kondisi ini. Ia menyebut ketidaktertiban dalam membayar hak pegawai sebagai bentuk kelalaian struktural yang bisa berdampak luas.
“Ini bukan soal administratif semata. Ini soal keadilan dan kemanusiaan. Kalau pegawai kontrak tidak digaji tepat waktu, padahal mereka bekerja setiap hari, maka ada yang salah dalam tata kelola keuangan daerah. Kami dari WAC mendesak Bupati dan DPRD segera buka suara dan ambil langkah tegas. Jangan anggap ini sepele,” tegas Arbina.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Keuangan belum memberikan tanggapannya setelah dikonfirmasi lewat pesan whastapp untuk bersedia memberikan penjelasan resmi terkait alasan keterlambatan ini. Ketertutupan ini semakin memperburuk citra birokrasi yang selama ini dianggap abai terhadap nasib pegawai non-ASN.
Masyarakat dan para tenaga kontrak kini hanya berharap menunggu tanggapan serius dari Bupati Wajo dan jajaran terkait. Jika tak segera ditangani, hal ini bisa berdampak pada menurunnya motivasi kerja dan terganggunya pelayanan publik secara luas.
(Ridwan)
